REKONSTRUKSI KEPEMILIKAN TANAH SULTANAAT GROND (SG) DAN PAKU ALAMANAAT GROND (PAG) DALAM KERANGKA KEISTIMEWAAN DIY YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANFAATAN

Nugroho, Dwinanta (2021) REKONSTRUKSI KEPEMILIKAN TANAH SULTANAAT GROND (SG) DAN PAKU ALAMANAAT GROND (PAG) DALAM KERANGKA KEISTIMEWAAN DIY YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANFAATAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (440kB)
[img] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (258kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (234kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (278kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (759kB)
[img] Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (620kB)
[img] Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (704kB)
[img] Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)
[img] Text
bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (639kB)
[img] Text
bab 6.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (417kB)

Abstract

Salah satu kedaulatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas kewenangan keistimewaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pelaksanaan kewenangan dalam hal keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan berpihak pada masyarakat. Kewenangan DIY sebagai Daerah Otonom meliputi kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi keistimewaan yang diatur dalam undang-undang keistimewaan tersebut. Salah satu kewenangann keistimewaan tersebut adalah urusan pertanahan, yang seringkali menimbulkan peristiwa hukum berupa gugatan maupun sengketa. Berbagai peristiwa hukum yang terjadi, terutama menyangkut permasalahan keberadaan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menimbulkan kesan adanya dualisme antara pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), dengan sistem Apanage yang bersifat aturan adat tradisional DIY. Hal ini memunculkan permasalahan- permasalahan yang bersumber pada kepemilikan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) ini yang dirasakan belum berkeadilan, sehingga hal ini memerlukan suatu penegasan mengenai konsep kepemilikan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) dalam kerangka hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengurai simpul-simpul kelemahan pada aspek kepemilikannya, serta kondisi ideal sistem tata kelola yang diharapkan dengan mendasarkan pada aspek historis yuridis sebagaimana yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normative, yaitu dengan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan secara lebih jelas dan tepat permasalahan kebijakan pengaturan yang berkaitan dengan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) dengan beberapa variabel jejak yuridis, permalahan berupa peristiwa hukum yang terjadi, norma dan pemaknaan hukum positif serta sisi kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Rumusan yang dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah penegasan aspek kepemilikan tanah SG-PAG yang berkeadilan hukum, dengan mengurai pada kelemahan-kelemahan status tanah SG-PAG ini dari sisi struktur hukum, perilaku hukum maupun budaya hukum, yang mengarah pada tata pengelolaannya yang berkemanfaatan, serta usulan untuk menyusun formulasi rekonstruksi berupa pasal- pasal di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik terkait dengan kewenangan otonomi, maupun terutama pada bagian yang terkait dengan urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata kunci: kewenangan otonomi, keistimewaan, Kasultanan, Kadipaten

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Jan 2022 07:02
Last Modified: 07 Jan 2022 07:02
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20974

Actions (login required)

View Item View Item