REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORPORASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

SANTOSO, TEGUH (2021) REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORPORASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (635kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text abstrak.pdf Download (318kB)
	Text daftar isi.pdf Download (340kB)
	Text bab 1.pdf Download (971kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (322kB)

Abstract

Penerapan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana korporasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korporasi dan sanksinya, Subyek hukum korporasi adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam beberapa pasal yang sama tidak dibedakan baik pasal mengenai pribadi atau korporasi akan tetapi tidak digeneralisir sehingga korporasi dikenakan ancaman penerapan sanksi yang berbeda dengan pribadi. Sementara mengenai definisi yang dimaksudkan dengan korporasi tidak dirumuskan secara limitatif, hal itu untuk membuka wacana dan pendapat para praktisi hukum agar menafsirkan korporasi secara luas, terbuka dan progresif. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang melouluh lantakan dimana saat ini belum berkeadilan, kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi saat ini dan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang berbasis nilai keadilan bagi masyarakat korban. Metode Penelitian Disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga hasil temuan yang berlaku sekarang dan dapat direkonstruksi untuk diterapkan pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dakwaan yang berbeda dengan beberapa yuridiksi pengadilan yang berbeda. Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana korporasi dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan, khususnya masyarakat korban. Sehingga Rekonstruksinya Integral disamping dikenakan Pasal 372, 374 dan Pasal 378 KUHP termasuk Pasal 55 dan 56 KUHP, juga Pasal 1328, 1243, 1365 KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 20010 tentang TPPU, juga UU Perlindungan Konsumen dan dipertegas dengan UU PKPU dan PAILIT Pasal 229 ayat 3 dan 4 Dengan belum terakomodasinya didalam Undang-Undang, maka intensitas kejahatan korporasi semakin meningkat. Oleh karena, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan para pelaku karena tidak diatur secara tegas dengan dakwaan dan pasal yang sama dan berlapis sehingga berbeda tuntutannya. Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan sanksi denda, ditambah ganti rugi kepada masyrakat korban karena melakukan kejahatan yang konstruktif serta sanksi pelarangan bisnis sejenis dengan sanksi seumur hidup dan masuk kategori DOT. Hal ini sebagaimana Perma No. 13 Tahun 2016 dimana tindak pidana korporasi sanksinya adalah Pidana Pokok ditambah Pidana Tambahan dalam bentuk Ganti Rugi untuk menjukkan rasa keadilan. Kebijakan formulasi tindak pidana korporasi yang akan datang diharapkan memuat secara terbuka sanksi pidana yang dirumuskan secara terbuka, komulatif dan alternatif, objeknya jelas dan sanksinya keras khususnya subyek hukum tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif, konstruktif sistematis dan terintegrasi sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum baik korporasi maupun masyarakat khususnya korban. Kata Kunci : Rekonstruksi, Tindak Pidana, Korporasi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:02
Last Modified:	07 Jan 2022 07:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20962

Actions (login required)

View Item