PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMPEROLEH SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM

HARYANTO, HARYANTO (2021) PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMPEROLEH SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (625kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text abstrak.pdf Download (230kB)
	Text daftar isi.pdf Download (313kB)
	Text bab 1.pdf Download (543kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (372kB)

Abstract

Di zaman yang serba modern serta perkembangan teknologi yang terus berkembang secara signifikan mendorong banyak pihak untuk lebih memanfaatkan teknologi secara bijak dan baik, serta maksimal, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam memberikan pelayananan publik termasuk juga di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. diluncurkan program pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia secara Online. Yang dimana peran Notaris sangat penting dalam pembuatan, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Untuk Memperoleh Sertipikat Jaminan Fidusia, Perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor serta Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan perolehan Sertipikat Jaminan Fidusia secara online. sebelum dikeluarkanya program online Kreditor atau Penerima Jaminan Fidusia atau Penerima Kuasa untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia harus mendaftarakan secara Konvensional atau manual, Maka dengan diberlakukanya program pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia secara Online. Tentunya memperoleh banyak keuntungan baik dari segi ekonomis, dan efesiensi, tentunya lebih praktis dan cepat. Dengan diberlakukannya Pendafataran Jaminan Fidusia Online di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sangatlah bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya Debitor, Kreditor, Notaris dan Pemerintah itu sendiri serta lembaga pembiayaan. Walaupun masih ada hambatan-hambatan baik yang sifatnya Subtansi Peraturanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kurang disiplinya hukum serta budaya dimasyarakat dan penyelewengan secara administratif yang dilakukan oleh Debitur, Kreditor maupun Notaris. Karena apabila aturan hukumnya, kurang disiplin hukum, dan budaya masyarakat tidak diperbaiki maka keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Notaris harus profesional, tidak memihak, jujur, dan harus sesuai dengan regulasi / undang-undang yang berlaku untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut diharapkan kedepanya menjadi lebih baik dan memerlukan komitmen masyarakat umum terutama bagi Debitor, Kreditor maupun Notaris. Kata Kunci: Notaris, Sertipikat Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:00
Last Modified:	07 Jan 2022 07:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20922

Actions (login required)

View Item