KEKUATAN HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

DELLA PUTRI WALUYO, REZKY (2021) KEKUATAN HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (702kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text abstrak.pdf Download (228kB)
	Text daftar isi.pdf Download (314kB)
	Text bab 1.pdf Download (644kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (469kB)

Abstract

Terbatasnya ketersediaan tanah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia akan tanah, menjadikan permasalahan pengadaan tanah cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kekuatan hukum dan wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan tanah unuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) Menjelaskan kendala-kendala dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum senkunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dioalah akan disajikan dalam bentuk analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulakan bahwa : (1) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dengan wewenang yang dimilikinya dapat menyelenggarakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Gubernur dalam hal ini dapat melaksanakan sendiri kewenangannya dalam persiapan pengadaan tanah tersebut atau mendelegasikannya kepada Bupati serta dalam Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan pelaksanaan. (2) Kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas adalah mengenai besarnya ganti kerugian, solusi dari kendala tersebut adalah dilakukannya konsultasi public dan musyawarah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah; Pengaadan Tanah; Kepentingan Umum; Kabupaten Banyumas

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:40
Last Modified:	07 Jan 2022 06:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20874

Actions (login required)

View Item