ANALISIS HUKUM PELAPORAN NOTARIS KE POLISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 16/PUU-XVIII/2020 (Studi Terhadap Laporan Polisi No. ;LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra)

NURHADI, NURHADI (2021) ANALISIS HUKUM PELAPORAN NOTARIS KE POLISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 16/PUU-XVIII/2020 (Studi Terhadap Laporan Polisi No. ;LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (761kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text abstrak.pdf Download (384kB)
	Text daftar isi.pdf Download (307kB)
	Text bab 1.pdf Download (565kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (375kB)

Abstract

Eksistensi majelis kehormatan notaris tidak terlihat karena pelapor langsung mengadukan perkaranya ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai mana bukti pelaporan tersebut dengan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra sehingga penelitan ini berjudul”Analisis Hukum Pelaporan Notaris Ke Polisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 ( Studi Terhadap Laporan Polisi No. ;LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra). Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020?, 2). Bagaimana akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1).Untuk mengetahui dan mengkaji peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020., 2).Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUUXVIII/2020. Metode penelitian yang dipakai yaitu: menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) secara deskriptif kualitatif. Spesifikasi penelitian ini fokus kajian normatif empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan maupun studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian. Adapun kesimpulan penelitian ini: 1). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang meliputi Pasal 66 ayat (1) UUJN, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 , Permenkumham No.7/2016, Permenkumham No.15/2020 serta MoU No. B/1056/V/2006 Nomor 01/MOU/PPINI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum maka peranan Majelis Kehormatan Notaris harus dikedepankan sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020., 2). Akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 maka ketika perkaranya memasuki tahap penyidikan harus mempertimbangkan Pasal 66 ayat (1) UUJN huruf b yang bersifat Lex Specialis atas KUHAP sehingga pemanggilan atau pemeriksaan Notaris yang menyangkut penyidikanya memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Kata Kunci: Pelaporan, Notaris, Polisi, Putusan, Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:40
Last Modified:	07 Jan 2022 06:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20869

Actions (login required)

View Item