PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN SURAT PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGHADAP

RIDHO, MUHAMAD (2021) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN SURAT PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGHADAP. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (876kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text abstrak.pdf Download (312kB)
	Text daftar isi.pdf Download (392kB)
	Text bab 1.pdf Download (438kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (321kB)

Abstract

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang amanatkan oleh peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis, baik terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Dalam proses pembuatan akta, notaris mengkonstatir keterangan-keterangan penghadap yang ingin dituangkan ke dalam akta. Selain itu, notaris juga memerlukan dokumen dan surat yang terkait dengan isi akta sebagai dasar yuridis formil akta. Akan tetapi tidak jarang notaris ikut dipermasalahkan dan diminta pertanggungjawaban terkait dengan akta otentik. Salah satu sumber permasalahannya adalah dokumen dan surat yang disampaikan oleh penghadap adalah surat palsu. Oleh karena itu dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap; untuk mengetahui hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap; untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dengan narasumber yaitu 03 (tiga) Notaris di Kota Kendari, dan data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris hanya bertanggung jawab secara formil dan tidak mempunyai kewajiban membuktikan secara materil terhadap kebenaran dokumen yang diperlihatkan penghadap. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik notaris, yang mana dapat diminta bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administrasi. Hambatan dapat berupa : ketidakjujuran penghadap atas kebenaran informasi dan/atau dokumen yang disampaikan; rekayasa teknologi melalui scanning dan editing dokumen yang disampaikan, tuntutan klien agar penyelesaian akta terselesaikan dengan cepat, kurangnya penggalian informasi/keterangan dari notaris kepada penghadap; tingginya kuantitas pekerjaan notaris yang menyebabkan ketidaktelitian dalam pembuatan akta, dan kedekatan emosional notaris dengan penghadap. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penghadap antara lain : Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu: : Notaris menjalankan jabatannya dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris; Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin dari majelis kehormatan notaris. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu : perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal terjadi kasus atau pihak yang melaporkan notaris atas dugaan pelanggaran hukum dalam akta yang dibuat dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang mana untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Kata Kunci : Pertanggungwaban, Akta Notaris, Surat Palsu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:38
Last Modified:	07 Jan 2022 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20852

Actions (login required)

View Item