PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

AGUSTINA PUTRI, LISZA (2021) PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (845kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text abstrak.pdf Download (533kB)
	Text daftar isi.pdf Download (611kB)
	Text bab 1.pdf Download (857kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (682kB)

Abstract

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah bagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, menganalisis problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, dan penyelesaian problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis- Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori sistem hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendaftaran hak tanggungan secara elektronik memiliki ketentuan pelaksanaan yang berbeda dengan pendaftaran secara manual seperti yang selama ini dijalankan. PPAT sebagai pejabat yang membuat APHT dapat menggunakan sistem hak tanggungan elektronik apabila sudah terdaftar di aplikasi mitra kerja yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan. Problematika yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan berasal dari faktor internal seperti kesiapan Kantor Pertanahan dan kesiapan pembenahan data. Untuk faktor eksternal yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu PPAT dan Kospin JASA serta permasalahan server yang error dan solusi sistem HT-el perlu dilakukan perbaikan dan upgrade untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan di lapangan. Kantor Pertanahan juga perlu melakukan penyuluhan secara intensif kepada semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik Kata Kunci : Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:38
Last Modified:	07 Jan 2022 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20835

Actions (login required)

View Item