PROBLEM HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KENDAL

HENDARIYADI, HENDY (2021) PROBLEM HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KENDAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (452kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text abstrak.pdf Download (356kB)
	Text daftar isi.pdf Download (472kB)
	Text bab 1.pdf Download (855kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (663kB)

Abstract

Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban dalam setiap dibuatnya akta autentik, pembacaan akta oleh notaris adalah bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganannya terhadap akta yang bersangkutan. Pembacaan akta ini apabila dikaitkan dengan pembuatan akta autentik yang merupakan bagian dari pembuktian sempurna, maka jelaslah bahwa dalam pembuatan akta notaris membutuhkan kehadiran dan kedudukan fisik yang secara nyata dari para pihak yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Notaris wajib membacakan akta yang dibuat berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Untuk menganalisis problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, Untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada kaitannya dengan Undang-undang Notaris sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban Notaris dalam pembacaan akta yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang mempunyai pola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh notaris, terkait dengan pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai penyimpangan terhadap pasal 16 huruf m tersebut. Dimana didalam pasal 16 ayat 7 tersebut disebutkan bahwa pembacaan akta tidak wajib dilaksanakan, apabila penghadap menghendaki supaya akta tidak dibacakan karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan didalam penutup akta dan juga pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, dan saksi, serta notaris. Akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akta yang tidak dibacakan merupakan masih akta otentik selama alasan tidak dibacakannya akta dicantumkan, namun apabila notaris sengaja tidak membacakan dan tidak mencantumkannya bisa saja akta yg tadinya otentik bisa kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Kata Kunci : Problem Hukum, Kewajiban, Pembacaan Akta

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:34
Last Modified:	07 Jan 2022 06:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20825

Actions (login required)

View Item