KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF BESTUURS BEVOEGDHEID (KEWENANGAN EKSEKUTIF) DI KABUPATEN CIREBON

Natalya Widyanarti, Eva (2021) KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF BESTUURS BEVOEGDHEID (KEWENANGAN EKSEKUTIF) DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (731kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text abstrak.pdf Download (307kB)
	Text daftar isi.pdf Download (307kB)
	Text bab 1.pdf Download (553kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (454kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kewenangan (bevoegdheid) yang dimiliki oleh PPAT diantaranya untuk menggunakan stempel yang berlogo lambang negara “Garuda Pancasila”. Hal yang menarik adalah bahwa PPAT tidak digaji oleh Negara meskipun tergolong sebagai pejabat umum, dan PPAT dibenarkan secara normatif untuk menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukannya dalam bidang pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebutlah yang membuat kedudukan PPAT menjadi unik dan berbeda dibandingkan dengan pejabat umum lainnya, baik pejabat negara atau pejabat daerah. Kedudukan PPAT seperti yang terurai tersebut menimbulkan implikasi lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab PPAT, serta akibat hukum salah satunya terhadap akta cacat yuridis yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Rumusan masalah yang akan mengelaborasi permasalahan tersebut adalah 1. Bagaimanakah kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif bestuurs bevoegdheid (Kewenangan Eksekutif)? 2. Apa sajakah kelemahan-kelemahan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif bestuurs bevoegdheid (Kewenangan Eksekutif) ? 3. Bagaimana tanggung jawab administratif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat yuridis dalam perspektif bestuurs bevoegdheid? Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pada dasarnya pendelegasian sebagian kewenangan untuk melangsungkan pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk implementasi bestuur bevoegdheid. Dimana bestuur bevoegdheid yang dimaksud merupakan wewenang publik atau authority yang dimiliki BPN selaku organ pemerintahan. BPN memperoleh kewenangan atributif dari UU No.5 Tahun 1960 untuk mengatur dan mengelola bidang pertanahan. Dalam rangka menjalankan pengelolaan pemerintahan, BPN mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang pendaftaran tanah kepada PPAT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPAT memperoleh kewenangan delegasi dari BPN. Dikatakan memperoleh kewenangan delegasi dikarenakan kedudukan BPN sebagai badan pemerintahan lebih tinggi daripada PPAT. 2. Kelemahan yang ditimbulkan dari kedudukan PPAT dalam perspektif bestuur bevoegdheid adalah terjadinya tindak maladministrasi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. 3. Bentuk pertanggungjawaban administratif PPAT terhadap akta yang cacat yuridis terbagi dalam dua ranah. Pertama, menurut Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 dikenai sanksi berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT; dan d) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Ditambahkan pula menurut Pasal 91 ayat (3) jo Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2009, PPAT dapat dikenai sanksi berupa denda dalam perpajakan. Kedua, Pasal 13 ayat (1) Permen ATR No. 2 Tahun 2018 mengatur mengenai pengembangan pemberian jenis sanksi pada PPAT menjadi: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; dan d) pemberhentian dengan tidak hormat. Kata Kunci: Kedudukan PPAT, bestuur bevoegdheid

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20811

Actions (login required)

View Item