PERAN NOTARIS DALAM PEMBEBASAN LAHAN KAITANNYA UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DEMI KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PLTU BATANG)

LARAS SUKMA, DIAN (2021) PERAN NOTARIS DALAM PEMBEBASAN LAHAN KAITANNYA UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DEMI KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PLTU BATANG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (739kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text abstrak.pdf Download (230kB)
	Text daftar isi.pdf Download (402kB)
	Text bab 1.pdf Download (420kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (378kB)

Abstract

PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun di Kabupaten Batang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional di Wilayah Jawa dan Bali. PLTU tersebut terletak di tiga desa yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng, dekat Laut Ujungnegoro. Diantara ketiga desa tersebut, Karanggeneng mendapatkan dampak terbesar karena mayoritas warganya mengalami dampak pembangunan PLTU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pengembangan PLTU terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Karanggeneng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dalam penelitian ini Penulis melakukan peninjauan dari aspek hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan peran notaris dalam pembebasan lahan dalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PLTU Batang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Karanggeneng yang terpaksa menjual tanahnya, masa depan masyarakat setempat juga terpengaruh karena adanya pemindahan fungsi lahan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Kebijakan PLTU berdampak pada kondisi saat ini dan masa yang akan datang yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Desa Karanggeneng, namun bentuk tanggung jawab PT PBI adalah pembentukan KUB bagi masyarakat terdampak, disarankan agar pembangunan PLTU Batang harus lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembebasan lahan atau tanah untuk pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, dimana terdapat peran notaris dalam pembuatan akta otentiknya. Panitia Pengadaan Tanah (P2T), mengacu pada peraturan pengadaan tanah pada waktu itu. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Panitia Pengadaan tanah merubah peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga memberikan ganti rugi berupa uang dalam pelepasan tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Notaris membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Akta Pengakuan Hutang dalam pengadaan tanah tersebut sedangkan pengadaan tanah tersebut adalah di atas tanah negara, sehingga tidak ada pelepasan hak atas tanah pada perbuatan hukum tersebut. Kata Kunci : PLTU, Kepentingan Umum, Pembebasan Lahan, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20799

Actions (login required)

View Item