PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH KOTA KENDARI

Giritono, Danu (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH KOTA KENDARI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (504kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text abstrak.pdf Download (306kB)
	Text daftar isi.pdf Download (392kB)
	Text bab 1.pdf Download (663kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (290kB)

Abstract

Kebutuhan Masyarakat di wilayah Kota Kendari akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen – elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan Mempertahankan hak ingkar dan kewajiban ingkar itu harus dihormati juga cuma Peradilan dan kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari Bentuk Perlindungan hukum Notaris di wilayah kota kendari dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu, melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang. Ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang– undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka, MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan. .. Kata Kunci: Perindungan Hukum, Notaris, UUJN

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20789

Actions (login required)

View Item