SISTEM PEMBUKTIAN PADA PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aeniwati, Zahri (2021) SISTEM PEMBUKTIAN PADA PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (578kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)
	Text abstrak.pdf Download (231kB)
	Text daftar isi.pdf Download (230kB)
	Text bab 1.pdf Download (647kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (496kB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sudah menyebar ke segala lini kehidupan. Dampak dari korupsi sangat besar, salah satunya adalah kerugian negara. Perbankan pun juga sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran untuk mendapatkan keuntungan atau sarana pemanfaatan uang hasil korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi pasal favorit yang digunakan oleh hakim untuk menjerat koruptor, akan tetapi perlu pembuktian yang saksama agar Pasal tersebut diterapkan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, serta akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan menurut Islam. Hasil penelitian ini adalah : (1) sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, yakni dalam : (a) Pasal 2 ayat (1) : (i) tidak membatasi subjek hukum tertentu, dan (ii) jika terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang, maka terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan yang didakwakan; (b) Pasal 3 : (i) subjek subjek hukum harus memangku jabatan atau kedudukan, dan (ii) terdakwa selaku Personal Banker Manager (Tim Leader) dapat dimintakan pertanggunganjawab dalam jabatannya. Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, tetapi terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Pengadilan Negeri menerapkan Pasal 3, oleh karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pada awalnya berstatus atau mempunyai kedudukan sebagai Personal Banker Manager (PBM) pada Bank BTPN Cabang Semarang; (2) akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berupa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, berupa penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000,- dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.21.581.630.336,00. Pidana tersebut lebih rendah dibandingkan pidana pada putusan Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 2 ayat (1). Bagi pelaku tindak pidana korupsi harus sanksi pidananya harus lebih berat, dengan demikian akan dapat memberikan keadilan bagi rakyat. Kata Kunci : Korupsi, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:30
Last Modified:	07 Jan 2022 06:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20735

Actions (login required)

View Item