PERANAN KEJAKSAAN TERKAIT TUNTUTAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

NANANG PANGESTU, SEPTIAN (2021) PERANAN KEJAKSAAN TERKAIT TUNTUTAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (469kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (404kB)
[img] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (102kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (415kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (591kB)
[img] Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (942kB)
[img] Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (817kB)
[img] Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (637kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika ini sering dialami oleh para remaja, bahkan yang duduk di bangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak di racuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Jaksa di Pengadilan Negeri Kendal. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. . Hasil dari penelitian bahwa Peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan dan kepastian hukum tindak pidana narkotika Di Pengadilan Negeri Kendal telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk memakai shabu sendiri atau kepentingan sendiri, sedangkan narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala dan upaya terkait yaitu, Saksi yang mayoritas anggota kepolisian, ketika dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sering kali tidak hadir dalam persidangan karena ada kesibukan perihal dari atasannya, sehingga menjadikan proses penuntutan menjadi lama, Kemudian kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi modus operandinya dalam tindak pidanan narkotika, karena cara kerja pelaku sangat pintar. Untuk mengatasi kendala jaksa melakukan suatu kegiatan yang salah satunya, mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika. Kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Mulai praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.. Kata kunci : Peranan, Kejaksaan, Tuntutan, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Tindak Pidana, Narkotika

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Jan 2022 06:30
Last Modified: 07 Jan 2022 06:30
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20733

Actions (login required)

View Item View Item