PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN DEMAK KOTA

ALI MASKUN, MUHAMMAD (2021) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN DEMAK KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (479kB)
	Text abstrak.pdf Download (405kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text daftar isi.pdf Download (413kB)
	Text bab 1.pdf Download (618kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (633kB)

Abstract

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan otonomi desa?Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota?Bagaimana hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota? Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Demak Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori peran dan kewenangan desa. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan otonomi desa sebagai berikut: Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan; Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; Kepala Desa sekanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDesa. Hambatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota antara lain yaitu Keterbatasan anggaran., proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, perubahan nominal dana APBDes yang diterima dan adanya peraturan Bupati baru. Upaya dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu pemerintahan desa blerong dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya swadaya masyarakat, kemudian menggunakan dana Pendapatan Asli Desa, dan dana Kurang Salur yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Otonomi Desa

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:29
Last Modified:	07 Jan 2022 06:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20711

Actions (login required)

View Item