SISTEM PEMBUKTIAN PENGHITUNGAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

M. RIZAL BAGASKORO, M. RIZAL BAGASKORO (2021) SISTEM PEMBUKTIAN PENGHITUNGAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (413kB)
	Text abstrak.pdf Download (226kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)
	Text daftar isi.pdf Download (422kB)
	Text bab 1.pdf Download (545kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (449kB)

Abstract

Penulisan karia ilmiah melalui penelitian merupakan suatu persyratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk medapat gelar akademis. Selain untuk memenuhi persyaratan akademis karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum, permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian untuk mendukung penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Proses pembuktian penghitungan kerugian keuangan negara secara de facto telah dilakukan mulai dari tahap penelitian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi umumnya dilakukan aparat penegak hukum dengan bantuan ahli dari instansi yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan hukum yang timbul dalam pembuktian penghitungan kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara permasalahan sistem hukum yang terkait dengan substansi hukum dan permasalahan sistem hukum yang terkait dengan struktur hukum. Solusi permasalahan dapat dilakukan dengan perbaikan perundang- undangan baik yang menyangkut hukum materiel maupun hukum formilnya dan melalui perbaikan kelembagaan. Teori yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini adalah Teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (Negatief Wettlijk Bewijstheorie) dan pendapat ahli yang terkait dengan pembuktian dalam penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:29
Last Modified:	07 Jan 2022 06:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20708

Actions (login required)

View Item