KRISTI WAHYUDI, HESTI (2021) TANGGUNG JAWAB PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM SECARA ILEGAL SAAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Kasus di Polresta Cirebon). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (440kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (379kB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (388kB) |
|
Text
bab 1.pdf Download (717kB) |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (609kB) |
Abstract
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan, konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum dan solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang mengkomersilkan kendaraannya secara illegal saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit Laka Lantas dan Penyidik di Polresta Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 308 adalah sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dengan tidak dilengkapi dengan izin menyelenggarakan angkutan orang / tidak memilik trayek. Konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 315 menyebutkan tentang ketika tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum maka pertanggungajawaban pidananya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya dengan ditambahkan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasalnya serta dijatuhi pula pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.Kendalanya: tidak terdapatnya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik kendaraan Mikrobus Elf tersebut sebagai tersangka atau orang yang mempunyai peran ataupun orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengingat jumlah korban yang banyak dan kerugian meteriil yang besar. Solusinya berharap adanya pasal tersebut sehingga kedepan bisa membuat efek jera bagi para pemilik kendaraan agar tidak seenaknya mengoperasionalkan kendaraanya tanpa dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sesuai dengan undang-undang dan ke depan juga diharapkan bisa mencegah terjadinya korban kecelakaan lalu lintas dalam jumlah banyak. Kata kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Umum Ilegal, Kecelakaan Lalu Lintas
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:28 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 06:28 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20698 |
Actions (login required)
View Item |