IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

FADILLAH HARAHAP, HARIS (2021) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (610kB)
	Text abstrak.pdf Download (229kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text daftar isi.pdf Download (341kB)
	Text bab 1.pdf Download (654kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (459kB)

Abstract

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Pemalang selain menerapkan sanksi pidana penjara, juga mengupayakan tuntutan paksa pengembalian uang dari hasil korupsi pelaku tindak pidana korupsi ke kas negara.. Tujuan dalam penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang, 2) Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang, 3) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang serta solusinya. Penelitian ini dikaji menggunakan teori penegakan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosilogis, spesifikasi deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang diketahui bahwa melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kejaksaan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun untuk penuntutan, selain upaya pemidanaan juga dilakukan upaya paksa pengembalian uang hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara. Adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang yaitu dengan melakukan pendampingan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selain daripada itu juga pencegahan melalui pendampingan Tim Pengawal Pembangunan Pemerintah Daerah disamping itu juga melakukan kebijakan yang komprehensif serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya ksasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah. Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20696

Actions (login required)

View Item