KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA CIREBON

PRAMYTHASARI UTAMAWATI, DIAN (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (589kB)
	Text abstrak.pdf Download (383kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)
	Text daftar isi.pdf Download (394kB)
	Text bab 1.pdf Download (627kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (626kB)

Abstract

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implemntasi penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon dan solusinya Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon dalam PERDA KTR No 8 tahun 2015 dimaksudkan bahwa tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk memberikan hak asasi bagi warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Implementasi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon masih belum optimal sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut yang artinya masih ada pegawai yang merokok sembarang di area kawasan tanpa rokok dan pula masih ada pegawai yang belum mengetahui di kota Cirebon ada tempat atau area untuk merokok yang bernama gedung gazebo karena kurangnya komunikasi antara para pegawai.Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon diantaranya : a. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan. b. Kurangnya kesadaran pegawai akan kenyamanan dan kesehatannya. c. Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi peraturan tersebut. Solusinya : a. Penanggung jawab kembali memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai. b. Memberikan sanksi berupa denda. c. Meningkatkan komunikasi tentang ruangan khusus merokok.d. Meningkatkan kesadaran para pegawai manfaat dari kawasan tanpa rokok. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Merokok

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:27
Last Modified:	07 Jan 2022 06:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20688

Actions (login required)

View Item