PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TENTANG MATA UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011, PASAL 35 AYAT 1 DAN AYAT 2 DI SAT RESKRIM POLRES CIREBON KOTA

AJI, BENI (2021) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TENTANG MATA UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011, PASAL 35 AYAT 1 DAN AYAT 2 DI SAT RESKRIM POLRES CIREBON KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (595kB)
	Text abstrak.pdf Download (380kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text daftar isi.pdf Download (389kB)
	Text bab 1.pdf Download (730kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (577kB)

Abstract

Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota? Apakah hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ? Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ? Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Polres Corebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota terhadap tersangka Hasan Basir meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan; (d) Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan. Hambatan yaitu Pertama, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (law enforcement officer) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pengrusakan uang kertas rupiah terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai organized crime. Kedua, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku pengrusakan uang kertas rupiah pada sistem pembuktian. Ketiga, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku pengrusakan uang kertas rupiah sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni mens rea. Solusi antara lain: a) Penanggulangan kejahatan pengrusakan uang kertas rupiah yang dilakukan oleh Polri, b) Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung. Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Mata Uang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:27
Last Modified:	07 Jan 2022 06:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20685

Actions (login required)

View Item