ANTONIUS, AGUNG ARIYANTO (2021) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (737kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (498kB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (505kB) |
|
Text
bab 1.pdf Download (736kB) |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (784kB) |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (920kB) |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (513kB) |
Abstract
Kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan keniscayaan sehubungan dengan tindak pidana korupsi berpotensi mengganggu tujuan pembangunan. Bahayanya tindak pidana korupsi hingga menyentuh keadilan masyarakat dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Hak dasar warga Negara berupa hak kepemilikan sertifikat tanah, tercederai dengan aroma pungutan liar dan pemerasan yang teridentifikasi dalam delik tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisi : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali. (2) Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali. (3) Penegakan hukum masa yang akan datang terhadap tindak pidana korupsi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali. Metode penelitian dalam tesis ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Secara spesifikasi penelitian, artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil wawancara berbasis purposive sampling beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dielaborasi sedemikian sehingga problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di Kabupaten Boyolali menjadi jelas dan terang dalam kerangka teori penegakan hukum dan sistem hukum. Simpulan yang diperoleh: (1) Penegakan hukum dimulai dari laporan pengaduan masyarakat karena adanya injustice dalam proses pendaftaran sertipikat tanah (Prona). Pada proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan. Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum mendakwa tersangka dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .Hasil putusan pidana kepada terdakwa: pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(2) Faktor korelatif kriminogen Legal Substance berupa ketentuan pendaftaran “gratis” dengan syarat tertentu, yang diselewengkan oleh ketua panitia Prona. Aspek Legal Structure disebabkan oleh kemampuan “struktur kepanitiaan” yang bermasalah sejak awal terintervensi oleh konflik kepentingan ketua panitia Prona. Aspek Legal Culture berupa ketidaktahuan masyarakat dalam sosiolegal penyelenggaraan program Prona.(3) Ke depan perlu strategi Legal Substance (peraturan perundangundangan) dengan memastikan ketentuan substansi hukum pada tema biaya pendaftaran lebih transparan dan peningkatan akuntabilitas pengawasannya. Strategi Legal Structure (penegakan hukum) berbasis due process system yang mampu membuktikan diksi “memaksa” dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor). Strategi Legal culture dengan rekayasa sistem hukum pemerintahan yang mampu menjadikan aparat penyelenggara pemerintahan menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi kualifikasi Pemerasan, Prona
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:27 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 06:27 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20671 |
Actions (login required)
View Item |