Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan peran tersebut yang meliputi pemberian izin, fasilitator, maupun pemberi rekomendasi, serta ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan hambatan-hambatan yang muncul serta solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori peran dan teori kepastian hukum.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai regulator, pelaksana dan pemberi dana. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora adalah adanya kenaikan iuran BPJS namun kemudian diputus MA tidak ada kenaikan iuran, adanya fasilitas kesehatan yang tidak bisa melayani peserta BJPS Kesehatan karena belum terakreditasi solusinya adalah fasilitas kesehatan yang bersangkutan mengajukan perpanjangan akreditasi ke KARS, peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan BPJS belum maksimal solusinya adalah perlu adanya peraturan perundangan-undangan untuk penguatan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator.

Kata kunci : peran, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan