Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagi salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, tentunya pidana adalah upaya terakhir dalam penyyelesaian perkara tindak pidana perpajakan yang tentunya seperti halnya dalam pasal 44B undang-undang tentang tata cara perpajakan asas ultimum remedium terkandung daalam bunyi pasal tersebut dalam hal cv jasa media advertesing selaku wajib pajak yang tidak membayarkan pajak pertambahan nilai adalah contoh kasus yang ada di pengadilan negeri semarang dalam hal penerapakan asas ultimum remedium tersebut.
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas Ultimum Remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan .Untuk mengetahui dan menganalisa, pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perpajakan, kendala yang dihadapai serta solusi dalam penerapan asas Ultimum Remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Serta tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan.

Bahwasanya bentuk penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan telah dilakukan dari awal penanganan perkara dengan bentuk penawaran pemanfaatan undang-undang amnesti pajak dan pasal 44b undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan , serta pertimbangan hakim ialah wajib pajak telah menikmati hasil dari tindak pidana perpajakan, kendala yang dihadapi dalam penerapannya adalah kondisi keuangan tidak mencukupi dan perusahaan telah tutup, solusi dalam penerapan asas ultimum remedium terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.
Kata Kunci : penerapan, asas ultimum remedium, tindak pidana perpajakan, wajib pajak