PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BLORA

SRIYONO, SRIYONO (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BLORA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (513kB)
	Text abstrak.pdf Download (209kB)
	Text daftar isi.pdf Download (205kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (426kB)
	Text bab 1.pdf Download (604kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)

Abstract

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTSL adalah ketersediaan peraturan-perundang-undangan yang melindungi proses dan produk PTSL. Di antaranya dalam masalah lamanya waktu pengumuman serta proses pemeriksaan data yuridis yang tidak melalui proses ajudikasi (sidang pemeriksaan tanah di lapangan). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai terobosan kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah atas kepemilikan tanahnya namun perlu dikaji kembali bentuk perlindungan hukum bagi para peserta PTSL sebagai bentuk terwujudnya kepastian hukum dalam mendapatkan legalitas atas tanah yang notabene tanah sebagai objek yang rawan akan sengketa dan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora, (2) bentuk perlindungan hukum bagi peserta program PTSL di Kabupaten Blora, (3) hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Blora. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dianalisis dengan teori Negara hukum kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1)Pelaksanaan PTSL melalui tahapan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN tentang PTSL meliputi penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan, penerbitan dan penyerahan sertifikat, (2) Perlindungan hukum apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertipikat, tetapi apabila sertipikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Pertanahan dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, (3) Hambatan dalam pelaksanaan program PTSL yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai pelaksana program PTSL meliputi tingkat pendidikan masyarakat, pemohon PTSL sukar untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran, tanda batas tidak terpasang, Kelengkapan syarat administrasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peserta Permohonan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2021 06:20
Last Modified:	14 Oct 2021 06:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20426

Actions (login required)

View Item