PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MODUS PENIPUAN PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora)

Sumaryono, Sumaryono (2020) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MODUS PENIPUAN PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (446kB)
	Text abstrak.pdf Download (209kB)
	Text daftar isi.pdf Download (209kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (305kB)
	Text bab 1.pdf Download (402kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

Seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Hal tersebut dipraktekan dalam praktek perdukunan dengan menggunakan modus penggandaan uang yang telah meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam hukum pidana, (2) penegakan hukum oleh hakim dalam putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora dengan pertimbangan unsur-unsur pidananya, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) pengaturan yang bisa menjerat pelaku perbuatan penipuan menggunakan modus penggandaan uang yang mana juga melihat unsur-unsur yang dilakukan dalam praktek penggandaan uang tersebut. Aturan-aturan tersebut antara lain Pasal 374 KUHP dan 378 KUHP, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (2) Pada putusan perkara nomor 61/Pid.B/2019/PN Bla dengan kasus tindak pidana penipuan dengan praktek perdukunan modus penggandaan uang hakim menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, (3) kendala dalam proses peradilan pada pelaku perdukunan dengan modus penggandaan uang yang berfundamental terhadap tiga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), budaya hukum (legal culture). Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penipuan, Penggandaan uang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2021 07:27
Last Modified:	21 Oct 2021 07:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20420

Actions (login required)

View Item