PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP TANAH NEGARA ASET PERUM PERHUTANI RESOT PEMANGKUAN HUTAN GERLANG KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PEKALONGAN TIMUR

ASTUTI, NUNGKI KUSUMA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP TANAH NEGARA ASET PERUM PERHUTANI RESOT PEMANGKUAN HUTAN GERLANG KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PEKALONGAN TIMUR. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (495kB)
	Text abstrak.pdf Download (306kB)
	Text daftar isi.pdf Download (214kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (430kB)
	Text bab 1.pdf Download (441kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)

Abstract

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), dimana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Kementrian Kehutanan. Konsekuensi yuridis yang muncul adalah petani yang menggarap tanah (termasuk memanfaatkan hasil hutan) seringkali menimbulkan konflik tanah kawasan hutan di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap petani penggarap tanah negara aset Perum Perhutani serta mengetahui status tanah dalam kawasan hutan Resot Pemangkuan Hutan Gerlang Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan, pendekatan yuridis empiris dengan cara melihat langsung ke lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1 Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap sudah ada di dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Tanggung jawab perhutani terhadap petani penggarap lahan aset Perum Perhutani Resot Pemangkuan Hutan Gerlang adalah memberikan bimbingan atas lahan garapan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Pelestarian Hutan hutan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus), budidaya tanaman multi guna / Multi Purpose Trees Species(MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus), budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus). 2. Faktor yang menjadi hambatan masyarakat memiliki hak atas tanah bisa disebabkan oleh adanya konflik, bisa konflik regulasi dan konflik kepentingan. Konflik regulasi disebabkan karena adanya pertentangan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam menentukan norma yang berlaku. Konflik kepentingan yang menyangkut keinginan/kehendak masing-masing pihak yang belum terakomodir dalam penyelesaian konflik. Konflik bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan Perum Perhutani juga menawarkan mekanisme penyelesaian berupa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petani Penggarap, Perum Perhutani

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2021 07:07
Last Modified:	11 Oct 2021 07:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20340

Actions (login required)

View Item