UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BECAK YANG DIMODIFIKASI MENJADI “BENTOR” DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG DALAM RANGKA TERTIB BERLALU LINTAS

RHIMADHILA, RYKE (2020) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BECAK YANG DIMODIFIKASI MENJADI “BENTOR” DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG DALAM RANGKA TERTIB BERLALU LINTAS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (812kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (167kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (302kB)
	Text BAB I.pdf Download (362kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (316kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum. Penyebab banyaknya becak yaitu Potensi Bentor sebagai angkutan perkotaan menunjukan peningkatan, hal tersebut terjadi karena makin meningkatnya kebutuhan sarana angkutan dan juga daerah layanan transportasi yang tidak dapat dilayani oleh sarana angkutan yang lain,Karena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak yang memilih menjadi ojek bentor,Pengangguran yang banyak, sehingga masyarakat cenderung mencari pekerjaan yang mudah yaitu menjadi bentor.Penegakan hukum terhadap pelanggaran bentor di wilayah hukum Satuan Polrestabes Semarang mengacu Pasal: 277 Undang Undang No. 22 Tahun 2009. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengenai larangan mengendarai becak motor terdapat beberapa hambatan yaitu faktor penegak hukumnya. Pihak kepolisan seharusnya dengan tegas menindak semua pengemudi bentor walaupun memiliki surat-surat dan SIM yang lengkap, sebab kendaraan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kedua adalah faktor sarana atau fasilitas yakni dalam hal penyitaan kendaraan dimana pihak Kepolisian tidak dapat mengamankan bentor dengan jumlah yang banyak karena fasilitas yang digunakan untuk mengangkut bentor tidak memadai banyaknya bentor yang ada di Semarang. Faktor terakhir yang ditemukan oleh penulis adalah faktor masyarakat dimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 akan menghambat penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polisi, selain itu masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan diterima apabila mereka masih saja menggunakan bentor. Solusi dalam mengatasi hambatan yaitu dengan koordinasi Polrestabes Semarang dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penegakan hukum becak motor di Kota Semarang sebagai berikut : Kesatuan Tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan penguatan melalui hukum Kata-kata kunci : Upaya, penegakan hukum, bentor

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Oct 2021 08:15
Last Modified:	06 Oct 2021 08:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20020

Actions (login required)

View Item