Peraturan Desa merupakan regulasi di tingkat desa yang sangat dibutuhkan karena desa merupakan daerah dengan karakter yang unik, yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang beragam antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan implikasi dari Peraturan Desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang desa.
Dari hasil pengkajian menyimpulkan bahwa Kedudukan Peraturan Desa tetap mengikat secara hukum karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan peraturan desa semakin kuat karena telah dijadikan sandaran yuridis pengaturan di desa. Implikasi peraturan desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan dihapuskannya peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan BPD tetap dapat membentuk Peraturan Desa atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menimbulkan implikasi pada kedudukan pemerintahan desa menjadi semakin jelas secara struktural.

Kata Kunci : Kedudukan, Implikasi, Peraturan Desa