EKSISTENSI HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)

DIYONO, DIYONO (2020) EKSISTENSI HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (790kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (103kB)
	Text BAB I.pdf Download (310kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (743kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (321kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

Seiring perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika, ketentuan pidana yang telah ditentukan ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Keputusan yang diambil hakim dalam proses peradilan pelaku tindak pidana narkotika haruslah berkemanfaatan dalam memberikan hukuman kepada para pelaku yang mana disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk memberikan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui peran hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika, (2) eksistensi hakim dalam pelaksanaan peradilan pelaku tindak pidana narkotika, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana narkotika dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam UU Narkotika, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, ada yang dilarang dan diancam dengan sanksi ( pidana mati, penjara dan denda ), sehingga terlihat beberapa aspek pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, (2) Eksistensi Hakim dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana narkotika yang berdasarkan analisa pada perkara Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mgg, tidak salah bila dikategorikan juga sebagai seorang yang berpikir scientific. sebagai mana terlihat dalam pengambilan putusan, di mana hakim tidak semata-mata bekerja untuk membuat dan menetapkan putusan dengan melihat dan menerapkan secara bulat-bulat aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak melainkan hakim senantiasa melihat masalah yang dihadapi dalam konteks yang lebih luas. Dilihat dari pertimbangan hakim dalam melihat kasus terdakwa Carolina Umarela dengan melihat hal yang memberatkan, (3) kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di Persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam di Persidangan, kurangnya alat bukti. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu keyakinan hakim, kemandirian hakim, mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh. Kata Kunci: Eksistensi Hakim, Peradilan Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:24
Last Modified:	23 Apr 2021 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19887

Actions (login required)

View Item