ANALISIS HUKUM ANCAMAN PIDANA KASUS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DITINJAU PASAL 6 AYAT ( 1 ) HURUF a UU PRP NO 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK/KUASANYA

NURCAHYONO, ARIF (2020) ANALISIS HUKUM ANCAMAN PIDANA KASUS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DITINJAU PASAL 6 AYAT ( 1 ) HURUF a UU PRP NO 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK/KUASANYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (782kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (123kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (7kB)
	Text BAB I.pdf Download (261kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)

Abstract

Tesis dengan judul “Analisis Hukum Ancaman Pidana Kasus Penguasaan Tanah Tanpa Hak Ditinjau Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU PRP No. 51 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya” Rumusan masalah dari penulisan tesis ini adalah 1) Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak? 2) Mengapa terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah tanpa hak, 3) Apakah ancaman pidana dari dari tindak penguasaan tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 masih relevan dengan perkembangan jaman saat ini?. Tujuan penelitian 1) mengetahui dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa ijin kuasa atau yang berhak beserta unsur-unsurnya, 2) Mengetahui dan menjelaskan faktor faktor penyebab terjadinya perbuatan penguasaan tanah tanpa hak, 3) mengetahui dan menjelaskan relevan atau tidaknya ancaman pidananya terhadap pelakunya sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana penguasaan tanah di Kepolisian Resort Pati. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak dapat diartikan sama dengan istilah penyerobotan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PRP No. 51 Tahun 1960. 2) Faktor Terjadinya Perbuatan Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (a) Faktor Internal, Faktor Pendidikan dan Faktor Individu, (b) Faktor Ekstern, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Perkembangan Global (Teknologi). 3) Ancaman Pidana Dari Tindak Penguasaan Tanah Tanpa Hak Dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Relevan Dengan Perkembangan Zaman Saat Ini Kata Kunci: Ancaman Pidana, Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:12
Last Modified:	23 Apr 2021 06:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19873

Actions (login required)

View Item