FUNGSIONALISASI UNDANG-UNDANG TIPIKOR DALAM PUTUSAN HAKIM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang)

QOMAR, AMIR AKBAR NURUL (2020) FUNGSIONALISASI UNDANG-UNDANG TIPIKOR DALAM PUTUSAN HAKIM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (427kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (205kB)
	Text BAB I.pdf Download (393kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (427kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)

Abstract

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainya. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini peran Undang-Undang Tipikor menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai sebuah faktor yuridis dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) fungsionalisasi undang-undang tipikor dalam putusan hakim peradilan pidana, dan (2) hambatan dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kelemahan pada undang-undang tipikor. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam studi kasus penulis pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg memberikan gambaran dalam proses peradilan yang pada tahap pengadilan sebagai bentuk fungsionalisasi undang-undang tipikor yang dijabarkan alur persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh seorang Camat di Kabupaten Wonogiri, (2) Kelemahan-kelemahan pada substansi undang-undang tipikor berakibat pada tidak efektif dan tidak maksimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menjadi hambatan tersendiri pada proses peradilan pidana kasus korupsi. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut terdapat dalam beberapa rumusan pasal-pasal tindak pidana korupsi yaitu dalam substansi korupsi merugikan keuangan Negara, pengembalian kerugian keuangan Negara, korupsi suap, dan gratifikasi dan sistem pembuktian terbalik. Solusi dalam mengatasi hambatan berupa kelemahan yang ada pada produk hukum Undang-Undang Tipikor yang membagi menjadi dua kebijakan yang perlu dilaksanakan Negara dalam meninjau kembali substansi hukum yang ada terkait tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Tipikor yaitu kebijakan formulasi dalam rumusan pasal dan kebijakan formulasi bentuk sanksi pidana. Kata Kunci : Fungsionalisasi, Undang-Undang Tipikor, Putusan Hakim Peradilan Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:07
Last Modified:	23 Apr 2021 06:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19864

Actions (login required)

View Item