KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG

UTOMO, HARJANTO MUKTI EKO (2020) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (693kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (395kB)
	Text BAB I.pdf Download (580kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng, hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng dan kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menangulangi prostitusi online di Kepolisian Republik Indonesia Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Permasalahan dianalisis menggunakan Teori Hukum Progresif, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas. Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng telah sesuai dengan aturan yang ada, dengan bukti kasus yang ada di wilayah hukum Polda Jateng tersangka Fajar Tri Wibowo dapat disangkakan dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.Hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Menurut Penulis lakukan penelitian dengan mewancarai anggota Krimsus Polda Jateng, bahwa Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online di Wilayah Hukum Polda Jateng adalah sebagai berikut: Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana dan Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah antara lain dengan membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas, meningkatkan sarana dan fasilitas dan untuk anggota seharusnya di beri pelatihan-pelatihan khusus yang berhubungan tentang penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi online, sehingga para pelaku tidak lolos dari UU No. 19 Tahun 2016 dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menangulangi prostitusi online di Kepolisian Republik Indonesia, menurut penulis seharusnya semua orang yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online harus di tindak tanpa kecuali, sehingga bisa mengurangi adanya tindak pidana prostitusi online Kata-kata kunci : Kebijakan, Penegakan, Hukum Pidana, Penanggulangan, Prostitusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2021 07:39
Last Modified:	20 Apr 2021 07:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19808

Actions (login required)

View Item