PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG

ISTIYONO, DWI AGUS (2020) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (214kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (198kB)
	Text BAB I.pdf Download (557kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB)

Abstract

Tindak pidana illegal logging pada dasarnya merupakan kegiatan yang diawali dengan penebangan hutan untuk mendapatkan kayu, pengangkutan, hingga penjualan kayu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau tidak sah karena tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan bagi keberhasilan upaya penegakan hukum pidana melalui kegiatan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Rembang dan untuk mengetahui hambatan serta penyelesaian penanganan hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggnakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori fungsional struktural. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Rembang dilaksanakan berpedoman pada KUHAP dan Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019. Dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan pihak Perhutani yang telah mengamankan pelaku dan barang bukti. Selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi, diterbitkan surat perintah penyidikan dan SPDP. Penyidik selanjutnya melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi/ahli dan tersangka. Setelah penyidikan dibuat resume sebagai ikhtisar dan disusun dalam berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan ke penuntut umum berikut tersangka dan barang bukti. Hambatan di dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Rembang adalah hambatan dari undang-undang, pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, permohonan permintaan saksi ahli yang lama dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Penyelesaian dalam menangani hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Rembang adalah dengan menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan prosedur, melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penuntut umum, menunggu saksi ahli hadir atau melakukan pemeriksaan di lokasi saksi ahli, serta melakukan koordinasi dengan perhutani dan Bhabinkamtimas untuk dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Kata kunci : penyidikan, tindak pidana, illegal logging

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2021 07:51
Last Modified:	20 Apr 2021 07:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19798

Actions (login required)

View Item