Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang. Penyerobotan tanah merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah, untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pengaturan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah terhadap putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto. dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Teori yang dipakai untuk menganalisis teori penegakan hukum dan teori penyelesaian sengketa.
Berdasarkan penelitian menghasilkan kesimpulan: Faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas hak pemilikan atau penguasaan tanah di kalangan masyarakat, adanya pihak yang bermotif tertentu terhadap tanah yang dianggap tidak mempunyai perlindungan hukum. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya : Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan yuridis.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah