Semakin dipermudahnya kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk meningkatan bisnis dengan memotong perizinan dan birokrasi yang dianggap memperlambat investasi. Hal ini tetntu berdampak dengan percepatan sistem pelayanan jasa dan sektor pembangunan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan hubungan manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlahan namun pasti transaksi jual beli bergeser dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Notaris dalam hal ini harus memiliki kemampuan untuk penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembuatan akta secara elektronik yang dibuat oleh notaris. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ikatan Notaris Indonesia, dan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia, media dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang. Pada bidang hukum, perlu banyak pembenahan, pengetahuan serta pengembangan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industri 4.0 dan society 5.0. Bagaimana seharusnya notaris berperan di era ini. Kemudian, dalam hal perubahan-perubahan baru yang terjadi semakin pesat, apakah ada gagasan dan prinsip notaris yang bisa kita terapkan dan adaptasi. Hambatan cyber notary pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia yang sampai dengan saat ini tidak serius untuk mewujudkan pelaksananan pembuatan akta secara elektronik. Maka dengan formulasi perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 ayat (3). Kemudian usulan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 5 angka 4 huruf (a) dan (b) agar dihilangkan.

Kata Kunci: Akta Elektronik, Cyber Notary, UUJN