PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

S, PUTRI NOFITA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER.pdf

Download (628kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (96kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (170kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (529kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (327kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (325kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (292kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (304kB)
[img] Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (273kB)

Abstract

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris dan Notaris Pengganti selain memiliki kewenangan, Notaris dan Notaris Pengganti juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan Akta Autentik. Dengan demikian menarik untuk ditinjau secara Yuridis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti, rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti di Kota Semarang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2) Apa kendala-kendala dan Solusi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti di Kota Semarang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analisis, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan Sumber Datanya berasal dari Data Sekunder dan Analisa Data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan Studi Kepustakaan. Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris Pengganti adalah UUJN, PERMENKUMHAM dan Kode Etik. Dengan adanya peraturan tersebut maka menjadi seorang Notaris Pengganti dapat diketahui pasti syarat apa saja yang harus dipenuhi dan dapat diketahui kewenangan serta kewajiban seorang Notaris Pengganti dan Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan tersebut diatas membuktikan bahwa kewenangan dan kewajiban Notaris Pengganti mempunyai kedudukan yang sama dengan Notaris. 2) Kendala-kendala dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti, Profesi Notaris Pengganti dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris, apabila Notaris Pengganti melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para Pihak, maka Notaris Pengganti tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut hal ini dikaitkan dengan teori Pertanggungjawaban, oleh karena itu Notaris Pengganti harus selalu berpijak pada Aturan-aturan Hukum yang berlaku yakni UUJN, PERMENKUMHAM dan Kode Etik. Kata Kunci : Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum, UUJN

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 23 Apr 2021 03:12
Last Modified: 23 Apr 2021 03:12
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19699

Actions (login required)

View Item View Item