Penelitian tentang Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Di Kabupaten Brebes bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Brebes, peranan seorang Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Brebes.penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau Sosio Legal Research. Pengumpulan data dilakukan melailui kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil Penelitian dan Pembehasannya adalah 1). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Brebes baru sampai pada tahap Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini Pemerintah Kabupaten Berebes terkesan kurang serius, terlihat dari peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih menjadi satu dengan Perda Tata ruang. Belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berekelanjutan menjadikan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berekelanjutan di Kabupaten Brebes belum terlaksana dengan baik. 2). peran seorang Notaris/PPAT menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu memberikan perlindungan hukum dengan menjamin kepastian hukum kepada para petani terhadap status kepemilikan lahan yang mereka miliki serta sebagai penyuluh aturan-aturan yang berlaku melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada garis depan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. 3). Hambatan yang utama dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Brebes adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang belum memilik Perda yang mengatur secara rinci mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta belum adanya pedoman pelaksanaan yang berisi SOP terkait tatacara pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Serta untuk pelaksanaan peran Notaris/PPAT dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhambat oleh belum adanya regulasi terkait Pendaftaran Tanah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan juga belum adanya peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan peran Notaris/PPAT.

Kata Kunci: Notaris/PPAT, Peran, Perlindungan, Lahan Pertanian