Gerakan bantuan hukum adalah gerakan sosial yang didorong semangat memperjuangkan keadialan Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik semua berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar Negara dan konstitusinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial untuk mendapat pembelaan dan pemerataan keadilan melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan undand-undang bantuan hukum No 16 tahun 2011 yang di laksanakan oeleh Negara melalui lembaga bantuan hukum yang yang di tunjuk Negara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang diteliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah prosedur pelaksanaan program bantuan hukum sesuai UU No 16 tahun 2011 begitu rumit baik dari sisi penyelengara maupunsyarat pemohon bantuan hukum. Masalah yang dihadapi antara lain prosedur persyaratan pengajuan permohonan bantuan hukum, jarak waktu penangan kasus, sistim pelaporan kepada MENKUMHAM dan kapasitas penyedia jasa bantuan hukum tidak sebanding dengan jumlah pemohon bantuan hukum ,upaya yang dilakukan LBH sebgai lembaga peyedia bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan dengan perkara-perkara bersifat individual terkecuali korban sangat membutuhkan, melakukan upaya penyaringn kasus-kasus yang memakan korbanya banyak lebih di prioritaskan, hal ini di karenakan segala keterbatasan baik sarana maupun prasarana dan hampir seluruh Organisasi bantuan Hukum (OBH). Undang-undang seharusnya mendukung gerakan sosial tersebut tetapi belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Dan Masalah Prosedural Yang Menghambatnya,