Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 99 KHI mengatur mengenai poligami, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanan dan KHI belum ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Selain itu, apabila poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang maka akan mempunyai pengaruh/dampak terhadap status dan hak anak. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang status anak keluarga poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami.
Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian yang didapat penulis menunjukan bahwa : 1) Anak yang terlahir dari perkawinan poligami yang legal status anaknya terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam merupakan anak sah. Sedangkan anak yang terlahir dari perkawinan poligami yang tidak sesuai Undang-Undang status anaknya tidak terlindungi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. 2) Hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami yang sah terlindungi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hak-hak anak yang terlahir dalam keluarga poligami yang tidak sesuai dengan Undang-undang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan belum terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Keluarga Poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974