TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN. ( Studi Putusan Nomor: Pid.19/Pid/B/2012/PN.PDG )

Arisandi, Desi (2020) TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN. ( Studi Putusan Nomor: Pid.19/Pid/B/2012/PN.PDG ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (293kB)
	Text daftar isi.pdf Download (92kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (123kB)
	Text abstrak.pdf Download (76kB)
	Text bab 1.pdf Download (144kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)

Abstract

Kejahatan pemlsuan identitas pada Kartu Tanda Penduduk merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang terlihat seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan identitas di indikasikan terjadi karena adanya keinginan untuk memiliki pasangan lebih dari satu. Keinginan untuk menikah lagi terkadang menuntut seseorang baik pria maupun wanita untuk melakukan pemalsuan data pada Kartu Tanda Penduduk dengan cara mengganti status dari sudah menikah menjadi belum menikah atau “lajang”, adapula mengganti umur seorang perempuan dengan tujuan agar dipermudahkan dalam melangsungkan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk, dan 2) bagaimana akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan. Tujuan dalam penilitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk dan untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu juga diatur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk yaitu faktor intern yang meliputi kedisiplinan, pendidikan, psikologi, dan faktor ekstern yang meliputi faktor lingkungan, teknologi, administrasi dan lemahnya pengawasan. Akibat hukum atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan bahwa terdakwa sebagaimana telah terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari). Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk yaitu faktor intern seperti faktor kedisiplinan, pendidikan, dan psikologi, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor lingkungan, teknologi, administrasi serta lemahnya sistem pengawasan. Akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan yaitu dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Pemalsuan, Kartu Tanda Penduduk

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	31 Mar 2021 07:11
Last Modified:	31 Mar 2021 07:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19174

Actions (login required)

View Item