Anak-anak di wilayah Kabupaten Kendal telah melakukan tindak pidana pencurian, maka perlunya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan hak-haknya. Masa depan anak masih panjang perlunya adanya perlindungan hukum untuk menjaga fisik maupun mentalnya walaupun anak melakukan tindak pidana.Permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Kendal )” dengan tujuan: 1) untuk mengetahui dan memahami anak pelaku tindak pidana pencurian perlunya mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan di Polres Kendal, dan 2) untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Polres Kendal.
Metode penelitian ini menggunakan pedekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris. Analisis data secara kualitatif yaitu data data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, perlunya anak mendapatkan perlindungan hukum disebabkan: perlindungan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, dan anak mempunyai ketergantungan dengan orang dewasa. Kedua pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam proses penyidikan di Polres Kendal yaitu perlindungan hukum saat penangkapan dilakukan secara kekeluargaan, perlindungan hukum saat penahanan dipisahkan antara tahanan dewasa dengan anak-anak, perlindungan hukum pemeriksaan terhadap anak harus memperhatikan kondisi fisik maupun mental serta pemeriksaan dilakukan ruangan khusus anak, dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana upaya diversi yaitu perkara anak wajib mengupayakan diversi sebagai wujud perlindungan agar perkara anak tidak langsung dimeja hijaukan tetapi dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

Kata kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencurian