Tenaga kerja sebagai Warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini telah dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Masalah yang diangkat penulis adalah pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan pada CV. Nurfa Mulya Darmawan di Jakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan pada CV. Nurfa Mulya Darmawan di Jakarta dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan pada CV. Nurfa Mulya Darmawan di Jakarta serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan pada CV. Nurfa Mulya Darmawan sudah baik walaupun dilakukan secara lisan. Kendala yang dihadapi CV. Nurfa Mulya Darmawan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dibedakan menjadi dua yaitu kendala intern dan kendala ekstern. Tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh CV. Nurfa Mulya Darmawan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul.
Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya perjanjian kerja yang diterapkan CV. Nurfa Mulya Darmawan terhadap para karyawannya dilaksanakan secara tertulis agar masing-masing pihak dapat memahami dan mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaannya di CV. Nurfa Mulya Darmawan dan ada kepastian hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja, Pengusaha