REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS NILAI KEADILAN

Rochman, Arif (2020) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (97kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (179kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (428kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI.pdf Download (197kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB)
	Text BAB I.pdf Download (741kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)

Abstract

Penelitian dan penulisan disertasi ini bertujuan agar kebijakan PMA di Indonesia dapat tercapai dan terserap efek positif/manfaatnya secara langsung kepada elemen masyarakat di tingkat paling bawah yakni masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, menengah serta koperasi (UMKM-K) berkonsepkan nilai keadilan distributif-substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditempuh dan digunakan penelitian hukum non-doktrinal dan doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal ditempuh untuk mendapatkan data-data primer, yang dilakukan dengan menggunakan cara pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan penelitian hukum doktrinal ditempuh untuk mendapatkan data-data sekunder, yakni berupa inventarisasi perundang-undangan dan penelusuran literatur dalam bidang aktifitas PMA di Indonesia, selanjutnya dianalisis secara induktif dengan menggunakan analisis interaktif. Sesuai dengan hasil analisis interaktif tersebut, didapatkan 4 (empat) hasil temuan, yaitu : (1). Pemerintah RI masih tertekan oleh adanya konvensi internasional, terutama letter of intent dengan pihak International Monetary Funds (IMF) dan Convensi Washington dengan pihak World Bank, yang keduanya sama-sama mensyaratkan adanya ‘kepatuhan terhadap aturan financial/monetary’ dengan dua lembaga donatur keuangan utama Indonesia tersebut, (2).Kinerja aparatur investasi RI lebih dominan pada fungsi promosi (business guide) daripada fungsi kontrol, pengawasan,penindakan regulasi PMA di Indonesia, (3). Pemberian hak transfer dan repatriasi keuntungan usaha PMA mengurangi kesempatan perolehan modal UMKM dan koperasi di Indonesia, (4). Infiltrasi PMA menyebabkan sektor agraris dan maritim sebagai corak khas mata pencaharian WNI menjadi terbengkalai. Rekonstruksi terhadap UU PM No.25 Tahun 2007 yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan yakni terhadap : Pertama, Pasal 4 Ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa : “Dalam menetapkan kebijakan dasar, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah : (c).Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah & koperasi”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah : (c).Membuka dan memberikan kesempatan berusaha/investasi kepada kelompok Badan Hukum yang berasal dari gabungan UMKM dan Koperasi untuk turut serta berusaha pada sektor SDA tak terbarukan, dengan porsi kepemilikan saham setara dengan porsi yang diberikan kepada pihak investor PMA, minimal >51%. Kedua, Pasal 12 Ayat (2), disebutkan bahwa : “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria : kepentingan nasional, yaitu perlindungan SDA, perlindungan pengembangan UMKM,pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria : kepentingan nasional, yaitu, bahwa eksplorasi/pengambilan SDA tak terbarukan wajib mengikut sertakan pihak investor lokal baik PMDN maupun UMKM, sehingga pada suatu jangka waktu tertentu sektor eksplorasi SDA tak terbarukan hanya akan dikelola dan diserahkan hanya kepada investor lokal PMDN/UMKM Koperasi” . Ketiga, Pasal 8 Ayat (3), disebutkan bahwa “Penanam Modal Diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : (b).keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lainnya”. Harus direkonstruksi dan dimaknai menjadi “Penanam Modal Diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : (b).keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lainnya, dengan syarat khusus bahwa investor PMA tersebut telah mencadangkan minimal 20% dari persentase keuntungan, bunga bank ,deviden, dan pendapatan lainnya (setelah dipotong kewajiban perpajakan), untuk program pemberian bantuan pinjaman lunak ataupun kerjasama pola kemitraan kepada pihak PMDN/UMKM dengan minimal jangka waktu pinjaman lunak tersebut adalah minimal selama 5 (lima) tahun”. Keempat, Pasal 32 Ayat (4), disebutkan bahwa : “dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal, antara Pemerintah dengan PMA, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Internasional, yang harus disepakati oleh para pihak”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi “dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal, antara Pemerintah RI dengan PMA, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang putusannya wajib disepakati oleh para pihak, dengan sistem kerja yang cepat, tepat, transparan, dan bernilai keadilan bagi para pihak, sesuai yurisdiksi hukum nasional Indonesia”. Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan PMA, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Apr 2021 07:36
Last Modified:	07 Apr 2021 07:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18636

Actions (login required)

View Item