REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BURUH DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Hadi, Noor (2020) REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BURUH DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (815kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (827kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (430kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI.pdf Download (559kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB)
	Text BAB I.pdf Download (818kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)

Abstract

Hubungan industrial kerap kali mengenyampingkan hak-hak buruh atau pekerja. Hal ini salah satunya dapat terlihat dalam Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahn 2003, baik Pasal 163, Pasal 164, maupun Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahn 2003, PHK hanya bertumpu pada kedudukan pengusaha, baik dikarenakan kerugian, perubahas status usaha, hingga adanya kepailitan, PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha tanpa mempertimbangkan kedudukan buruh. Sehingga penelitian disertasi ini akan membahas lebih jauh lagi terkait persoalan 1) bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini? 2) mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini belum berkeadilan? 3) bagaimanakah rekonstruksi kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis nilai keadilan di masa akan datang? Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah 1) untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini, 2) untuk menganalisis mengapa pelaksanaan polit hukum perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini belum berkeadilan, 3) untuk merekontruksi kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis nilai keadilan di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini ialah metode yuridis sosiologis. Adapun dari penelitian yang dilakuka ditemukan fakta bahwa selama ini pelaksanaan penyelesaian hubungan kerja sebagain besar hanya mengutamakan kepentingan pengusaha, sementara buruh kerap kali dikesampingkan, hal ini dikarenakan dengan adanya PHK buruh senantiasa kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, dan juga mendapatkan pesangan yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam UU No. 13 Tahun 2003. Kemudian dalam hal upaya hukum untuk memperjuangkan hak buruh ketika terjadi PHK pun memiliki kelemahan, salah satunya pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hubungan industrial yang enggan dilakukan karena tidak adanya sanksi yang memaksa apabila putusan peradilan tidak dijalankan. Adapun faktor-faktor penyebab ketidak adilan dalam hal persoalan PHK terhadap buruh tersebut ialah, faktor peraturan hukum, faktor peran organisasi buruh, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 58 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Kata Kunci: Perlindungan, Pemutusan Hubungan Kerja, Politik Hukum, Rekonstruksi, Sengketa.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Apr 2021 07:32
Last Modified:	07 Apr 2021 07:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18627

Actions (login required)

View Item