REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS TERKAIT PUTUSAN MK No. 67/PUU-XI/2013 DALAM PROSES KEPAILITAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Supriyono, Supriyono (2020) REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS TERKAIT PUTUSAN MK No. 67/PUU-XI/2013 DALAM PROSES KEPAILITAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (319kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (208kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (462kB)
[img] Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (756kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (682kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (840kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (975kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (652kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (340kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)

Abstract

Kedudukan para kreditor dalam kepailitan pada dasarnya adalah sama (paritas creditorium). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja. Masalah yang penting adalah bagaimana bila suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar hutang secara keseluruhan. Dalam keadaan demikian, sektor hukum mempunyai fungsi utama dalam menyelaraskan di antara kepentingan hak dan kedudukan dari masing-masing kreditor tersebut, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan setiap kreditor bagian yang sesuai dengan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan perusahaan saat ini memiliki kedudukan yang diutamakan dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Penyelesaian utang melalui lembaga Kepailitan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditornya merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (2) Perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal terjadi debitor telah dinyatakan pailit sebelum dan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut: sebelum putusan MK beranggapan upah buruh tetap berada di bawah kreditor separatis, pajak, biaya lelang dan fee kurator serta dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasca putusan MK kedudukan upah pekerja menurut Undang-Undang Kepailitan dan KUH Perdata didahulukan. (3) Rekonstruksi kedudukan kreditor separatis terkait putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan tenaga kerja dalam proses kepailitan berbasis kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai berikut: Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis maka urutan pembayaran sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut: imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan, upah buruh, utang pajak, kreditor pemegang hak istimewa khusus, kreditor pemegang hak istimewa umum dan kreditor konkuren. Apabila kreditor separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan maka urutan pembayaran hasil penjualan harta jaminan menggunakan urutan sebagai berikut: Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan, upah buruh, utang pajak, kreditor Separatis, kreditor pemegang hak istimewa khusus, kreditor pemegang hak istimewa umum, kreditor konkuren. Kata Kunci : Kreditor Separatis, Tenaga Kerja, Keadilan dan Kepastian Hukum

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Apr 2021 02:49
Last Modified: 07 Apr 2021 02:49
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18588

Actions (login required)

View Item View Item