REKONSTRUKSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

J A M I L, J A M I L (2020) REKONSTRUKSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (170kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (91kB)
	Text COVER.pdf Download (818kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (311kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (437kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I_1.pdf Download (473kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif. 2) Untuk mengakaji dan menganalisis kelamahan-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini. 3) Untuk menemukan Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah socio legal approach. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini realitas kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur. Hasil penelitian ini adalah 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 belum efektif dikarenakan jumlah ketertiban masyarakat yang ditegakkan di dalam daftar kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat seabagaimana dijelaskan di atas belum semua jenis ketertiban dan jenis penyakit masyarakat, hal tersebut ditunjukan dengan fakta bahwa laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menegakkan Peraturan Daerah serta memberantas Penyakit Masyarakat belum memperlihatkan jenis-jenis ketertiban; 2) Kelemahan-kelemahan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu:a) Faktor kelemahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007; b) Faktor menejemen institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam; c) Faktor ekonomi; d) Faktor daya dukung masyarakat. 3) Rekonstruksi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2007 yang berbasis keadilan terdiri dari: a) Pasal 255 ayat 1 UU No 32 Tahun 2014 beerbunyi : satuan polisi pamung praja di bentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) berupa melindungi hak berpikir dan berpendapat jaminan kehidupan yang lebih baik serta perlindungan hak milik. b) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainya adalah perangkat daerah kota yang melaksankan fungsi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan Peraturan Kepala Daerah di wiilayah kota yang berkeadilan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada walikota melalui seketaris daerah. c) Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi pengawasan atas pelaksanaan kertentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja secara mandiri yang berkeadlian dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kata Kunci : Rekonstruksi, Peraturan Daerah, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Apr 2021 02:39
Last Modified:	05 Apr 2021 02:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18503

Actions (login required)

View Item