Penelitian ini di buat untuk menjawab beberapa permasalahan diantaranya adalah (1) Bagaimana konstruksi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah saat ini, (2) Problematika apa sajakah yang timbul dalam suatu peraturan daerah yang tidak melibatkan Partisipasi Masyarakat, (3) Bagaimana Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai kesejahteraan.
Paradigma yang di gunakan Dalam penelitian ini adalah paradigma kontruksivisme, sebuah paradigma yang sering digunakan dalam tradisi filsafat sebagai metode pembacaan terhadap teks dan realitas empirisnya sekaligus.Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah (1).teori kesejahteraan dan teori legislasi sebagai grand teori, (2) teori penegakan hukum sebagai middle teori. (3) teori hukum progresif sebagai applied teori.
Hasil penelitian yang telah di lakukan menemukan bahwa (1) secara yuridis telah diatur bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah namun dalam aplikasi di lapangan keterlibatan masyarakat tidak sepenuhnya di lakukan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh peraturan perundang undangan diantaranya diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 3 isinya konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.(2) permasalahan yang timbul jika suatu peraturan daerah yaitu perda tersebut menjadi mandul dan tidak bergerak sebagaimana yang di amanahkan oleh peraturan daerah tersebut.
Sehingga rekomendasi dalam disertasi yang promovendus ajukan sebagai rekonstruksi adalah adanya pengawasan yang lebih mendalam lagi dari semua pihak baik dari masyarakat maupun pengawasan dari lembaga pemerintah yang berwenang dari sejak peraturan daerah masih berupa rancangan dan membutuhkan pembahasan, sampai dengan aplikasi peraturan daerah tersebut berlaku di masyarakat, dimana peran serta masyarakat harus di kuatkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan agar kekuatan hukumnya lebih mendalam lagi.
Kata kunci : rekonstruksi, partisipasi masyarakat, peraturan daerah yang bernilai kesejahteraan.