Pemberlakuan otonomi daerah melaui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah guna melaksanakan berbagai macam aspek pembangunan. Terkait dengan keterbatasan sumber daya pendanaan pembangunan, maka langkah yang harus ditempuh adalah menciptakan iklim usaha investasi yang kondusif agar dapat menstimuli aktivitas di sektor-sektor usaha lainnya ke arah yang lebih baik. Aktivitas usaha investasi harus didukung oleh segenap pranata dalam kegiatan seperti jaminan kepastian hukum guna menciptakan peluang dalam berinvestasi. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berusaha untuk mengakomodir peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Aturan dalam UU Penanaman Modal diperlakukan bagi penanaman modal di seluruh Indonesia, dengan ketentuan hanya terbatas pada penanaman modal secara langsung , kebijakan mengenai penanaman modal ini bertujuan menciptakan penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan ideal perolehan hak atas tanah untuk kepentingan investasi di Kabupaten Banyumas belum harmoni dan konsep harmonisasi atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap perolehan hak atas tanah untuk investasi pada era Otonomi Daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan penanam modal dalam memperoleh tanah berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah. Untuk itu Izin Lokasi dimaksudkan untuk menentukan tanah yang menurat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku memang diperuntukkan bagi kegiatan penanaman modal. Dalam rapat koordinasi dan konsultasi antara pihak penanam modal dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang akan ditunjuk dalam Izin Lokasi, Pemerintah Daerah bertindak selaku pengawas dan fasilitator.
Pemerintah daerah, harus berani menolak terhadap investasi yang tidak pro otonomi daerah dengan menggunakan asas proseletif terhadap investasi dan Notaris hendaknya juga ikut berperan aktif dalam pemberian masukan kepada investor terkait legalitas materi akta yang dibuatnya terkait dengan investasi, sehingga investasi yang diberikan tetap memperhatikan kearifkan lokal masyarakat setempat

Kata Kunci : Harmonisasi, Perolehan Hak Atas Tanah, Investasi, Otonomi Daerah