Fokus penelitian disertasi ini adalah Narapidana kasus narkotika narapidana khusus yang memerlukan treatment khusus pula. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan masyarakat terjadi sinergitas sebagai pelaksanaan pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersambut dengan Undang-Undang 12 Tahun 1995, sehingga muncul pembinaan narapidana Narkotika yang berjalan dengan baik..
Ada tiga tujuan penelitian yang ada dalam penelitian disertasi ini, yakni; (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan model Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Penanggulangan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini. (2)Untuk menemukan bentuk model pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini yang berbasis nilai keadilan. (3)Untuk merekontruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.
Untuk menganalis terhadap tiga tujuan penelitian tersebut, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; Grand Theory digunakan teori Keadilan, sedangkan Middle Theory digunakan Teori efektivitas hukum dan selanjutnya untuk applied theory adalah Teori Hukum Progresif dan Teori Pemidanaan.
Adapun hasil penelitian ini yakni Rekonstruksi Nilai pada” Rekonstruksi Model pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan “ Pada Pasal 5 huruf b, dan pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum adil, terbukti dalam implementasinya, pada Pasal 5 huruf b, narapidana narkotika mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang kurang bagus, sudah seharusnya pada pasal 5 huruf b di tambah kata pengadilan pada hutuf a. Kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita, seharusnya pada Pasal 12 hanya di tambah ayat 1 lagi menjadi 3 ayat. (3) Pembinaan Narapidana narkotika di LAPAS dilaksanakan di LAPAS narkotika.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Nilai Keadilan