REKONSTRUKSI TERHADAP SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Suyono, Suyono (2020) REKONSTRUKSI TERHADAP SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (704kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (109kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (99kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (283kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (323kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I_1.pdf Download (533kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)

Abstract

Disertasi ini dibuat karena adanya persoalan keadilan dalam ketetapan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini ialah 1) bagaimanakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia saat ini? 2) mengapa sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah dilakukan ? 3) bagaimanakah rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan? Pada penelitian disertasi ini menggunakan teorikeadilan bermartabat sebagai grand theory, teori negara hukum dan sistem hukum sebagai middle ranged theory, dan teori tujuan pemidanaan sebagai applied theory.Adapun paradigma penelitian dalam disertasi ini ialah paradigma konstruktivisme dimana hukum dilihat tidak hanya sebatas peraturan tekstual namun juga sebagai realitas yang berkembang di masyarakat, kemudian metode dalam disertasi ini ialah metode yuridis sosiologis dimana penelitian tidak hanya pada pendekatan tekstual peraturan hukum namun juga dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian disertasi ini ialah pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dilakukan dalan setiap pemutusan perkara korupsi selama ini, hal ini dikarenakan pidana mati tidak sesuai dengan konsep perlindungan HAM di negara Indonesia sehingga Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dikarenakan pidana mati dalam kasus pidana mati tidak pernah dilakukan di negara Indonesia, hal tersebut dikarenakan pidana mati dalam kasus korupsi bertentangan dengan konsep pengharagaan HAM sebagaimana yang dimaksudkan Pancasila. Adapun penyebab Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dilakukan ialah dikarenakan a) tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, b) sistem penegakkan hukum pada kasus korupsi yang masih banyak memiliki kelemahan, dan c) pidana mati yang juga memiliki banyak kelemahan. Sehingga untuk dapat mewujudkan rekonstruksi terkait sanksi pidana mati yang berkeadilan dalam kasus korupsi, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi perlu dihapuskan. Kata Kunci : Nilai, Keadilan, Kemanusiaan, Korupsi, Rekonstruksi, Sanksi Pidana Mati.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	31 Mar 2021 06:38
Last Modified:	31 Mar 2021 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18447

Actions (login required)

View Item