REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MENGAWASI KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN RECONSTRUCTION OF FUNCTION OF PRE-JUSTICE INSTITUTIONS IN OVERSIGHTING THE AUTHORITY OF POST-DISCUSSION ON JUSTICE BASED ON JUSTICE VALUE

HIOE, JOHNY KHOESOEMA (2020) REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MENGAWASI KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN RECONSTRUCTION OF FUNCTION OF PRE-JUSTICE INSTITUTIONS IN OVERSIGHTING THE AUTHORITY OF POST-DISCUSSION ON JUSTICE BASED ON JUSTICE VALUE. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (289kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (70kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (28kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (163kB)
	Text LAMPIRAN_1.pdf Download (49kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (349kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, hal itu merupakan penegasan dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 terkandung maksud yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks negara hukum, dan mengingat bahwa NKRI adalah negara demokratis, berarti hukum yang ditegakkan adalah dalam lingkup masyarakat secara menyeluruh. Lembaga Praperadilan Dalam Mengawasi Wewenang Penyidikuntuk kepentingan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana. Adapun permasalahannya adalah Bagaimana fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi penyidik belumberbasis nilai keadilan?Bagaimana kelemahan-kelemahan lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik saat ini?Bagaimana rekonstruksi fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik yang berbasis nilai keadilan? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisias data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang terkait dengan fungsi Praperadilan sesuai dengan KUHAP. Hasil penelitian Secara nyata KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara yang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari.Sebelum direkontrusi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: (a) sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; (b) sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, kelemahannya Belum ada penetapan tersangka dan saksi, rekontruksi yang diharapkanPasal 77 ditambahkan, c. Syah dan tidaknya penetapan tersangka dan saksi, Kemudian pada pasal Pasal 78 ayat (2) KUHAP berbunyi praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal kelemahannya Hakim Majelis lebih adil putusannya dari pada hakim tunggal dan rekonksi yang diharapkan Pasal 78 ayat (2) berbunyi Praperadilan dipimpin oleh majelis hakim,Pasal 82 ayat (1) d dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kelemahannya Gugurnya tersangka tidak melindungi tersangka rekonksi yang diharapkan adalah Pasal 82 ayat (1) Pengadilan Negri wajibmenunggu putusan Praperadilan PN wajib menolak perkara apabila praperadilandikabulkan. Kata kunci:Rekontruksi, Praperadilan , Penyidik.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Mar 2021 04:17
Last Modified:	24 Mar 2021 04:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18413

Actions (login required)

View Item